Anggota Komisi I DPR Arwani Thomaf, foto : jaka/hr

Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi menilai karikatur yang digambar oleh komikus asal Jepang Onan Hiroshi khususnya terkait demonstrasi masyarakat Indonesia terhadap praktik LGBT merupakan bentuk pelecehan terhadap aspirasi masyarakat Islam Indonesia.

Menyamakan aksi demonstrasi anti LGBT dengan demo anti kulit hitam yang bernuansa rasis di Amerika merupakan analogi yang tidak tepat.  Menurutnya, tampak Hiroshi tidak melakukan riset yang mendalam dan mencerminkan kualitas produk seni dan jurnalistik yang sangat rendah.  Sikap anti LGBT bukanlah sikap rasis. Namun  sikap ini didasari oleh kaedah agama,  kaedah kesusilaan dan kaedah hukum. 

“Karya Hiroshi yang juga mengilustrasikan Presiden Jokowi dalam posisi mengiba juga gambaran yang tidak tepat. Diplomasi dua negara selalu memakai prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan satu dengan lainnya.  Tidak ada yang menjadi pihak peminta-minta dan tidak ada yang menjadi juragan.  Hiroshi mestinya paham soal diplomasi antar negara yang lazim terjadi,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (26/1/2018).

Politisi PPP ini mengakui kebebasan menyampaikan pendapat dan pikiran seseorang diakui dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagaimana tertuang di Pasal 19-20 DUHAM. Namun, di deklarasi yang sama yakni di Pasal 29 ayat (2)  DUHAM,  kebebasan seseorang dibatasi dengan penghormatan terhadap hak-hak pihak lainnya. Atas nama DUHAM tersebut,  baiknya Hiroshi  meminta maaf atas karya seni jurnalistiknya yang fakir riset dan data itu. 

“Kami mendorong pemerintah RI untuk melakukan nota protes atas karikatur Hiroshi yang telah membuat pembingkaian (framing)  yang offside yakni berupa aksi penolakan LGBT dianggap sebagai aksi rasis  termasuk kebijakan Presiden Jokowi di tanah air,” tutupnya. (hs/sc)